TIMES SULA, KEPULAUAN SULA – Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Bawaslu Kepulauan Sula), akan menindak tegas jika terdapat kepala desa yang bekerja atau memihak kepada salah salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dlam Pilkada Kepulauan Sula 2024.

Hal ini disampaikan oleh salah satu Anggota Bawaslu Kepulauan Sula Zulfitrah Hasim kepada TIMES Indonesia, di Taufik Center Desa Fatce, Selasa  (17/9/2024), usai melaksanakan kegiatan rapat kordinasi Penaganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, 

"Sebagai lembaga Bawaslu, kami  menindak tegas jika terdapat laporan masyarakat yang melibatkan kepala desa memihak kepada salah satu pasangan calon," pungkasnya.

 Bawaslu juga akan melaksanakn patroli di media sosial agar memantau lansung seluruh aktivitas Pegawai Negeri! Sipil (PNS) dan kepala desa yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Zulfitrah mengatakan, Panwas Kecamatan dan Desa dituntut untuk bekerja penuh memantau semua aktivitas yang nantinya terjadi sebuah pelanggaran maka sudah diwajibkan untuk diproses.

"Semua pelanggaran pemilu tetap saja diproses, asalkan yang terlapor harus melampirkan bukti-bukti," ujar anggota Bawslu Zulfitrah Hasim, yang membidangi Kordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Dia juga berharap kepada semua Panwaslu Kecamatan dan Desa yang berada di 12 kecamatan dan 78 desa, fokus dalam menjalankan tugas di kecamatan dan desa. Sebab Bawaslu sudah memberikan materi tentang penguatan kapasitas yang menghadirkan pihak Polres dan Kejaksaan. (*)