TIMES SULA, JAKARTA – Utusan Khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, berencana segera bertemu dengan kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, dalam upaya membahas gencatan senjata di Jalur Gaza yang terkepung sejak Oktober. Laporan ini dirilis Jumat oleh New York Times, yang mengutip dua sumber anonim. Tanggal pertemuan masih belum ditetapkan dan dapat berubah sesuai situasi.

Pertemuan ini menunjukkan Witkoff tetap melanjutkan diplomasi meski mendapat kritik dari Israel dan beberapa pejabat AS yang menilai keterlibatan langsung Amerika Serikat dengan Hamas dapat memberi legitimasi yang tidak semestinya kepada kelompok tersebut. Hingga saat ini, baik Gedung Putih maupun Hamas belum memberikan komentar resmi.

Sejarah Pertemuan Witkoff dan al-Hayya
Pertemuan ini bukanlah yang pertama. Witkoff dan al-Hayya sebelumnya bertemu pada Oktober menjelang penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Dalam kesempatan itu, Witkoff menyatakan rasa simpati atas pengalaman pribadi al-Hayya, yang kehilangan putranya, Himam al-Hayya, dalam serangan Israel di Doha, Qatar, pada September. Serangan tersebut ditujukan untuk menarget Khalil al-Hayya dan pejabat senior Hamas lainnya.

Witkoff juga berbagi pengalaman pribadinya kehilangan putra, Andrew, akibat overdosis opioid pada 2011. “Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah kehilangan seorang putra, dan bahwa kami sama-sama bagian dari sebuah ‘klub’ yang sangat buruk, yaitu para orang tua yang telah menguburkan anak mereka,” ujar Witkoff dalam wawancara dengan program televisi 60 Minutes di CBS.

Diplomasi dan Tantangan Politik
Langkah Witkoff mencerminkan upaya AS menjaga jalur komunikasi terbuka dengan Hamas untuk mendukung stabilisasi situasi di Gaza. Meski demikian, langkah ini berpotensi menimbulkan kontroversi politik domestik maupun internasional terkait legitimasi kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara.

Pertemuan mendatang akan menjadi indikator seberapa efektif diplomasi personal dan kemanusiaan dapat mendorong gencatan senjata di wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan parah sejak konflik kembali meningkat Oktober lalu. (*)