TIMES SULA, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi bangsa. Menurutnya, lembaga baru ini dibentuk bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar dari Presiden yang harus diwujudkan dengan kinerja nyata, akuntabel, dan transparan.

“Kalau hanya sama saja, bahkan lebih buruk, tentu tidak ada gunanya. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada target. Kita wajib membuktikan bahwa kementerian ini dibentuk bukan tanpa alasan,” ujar Gus Irfan saat membuka Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (24/9).

Lima Nilai Layanan dan Integritas

Dalam arahannya, Gus Irfan menekankan lima nilai utama yang harus menjadi fondasi pelayanan Kemenhaj: Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah. Ia juga menegaskan sikap zero tolerance terhadap segala bentuk praktik korupsi, pungutan liar, maupun manipulasi data.

“Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, namun ke depan Kemenhaj wajib hadir sebagai lembaga yang bersih dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Presiden mengamanatkan agar penyelenggaraan haji benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Fokus pada Kesehatan dan Pemberdayaan

Menteri juga menyoroti isu kesehatan jemaah, khususnya soal istithaah yang menjadi perhatian utama pada musim haji 2025. Ia menekankan pentingnya sinergi dari tingkat pusat hingga daerah untuk mencegah kecurangan maupun pelanggaran terkait kesehatan calon jemaah.

Lebih jauh, Gus Irfan menekankan bahwa haji bukan sekadar ibadah, melainkan juga sarana membangun keadaban dan peradaban bangsa. “Kita ingin jemaah pulang dengan kecintaan yang lebih besar pada tanah air. Haji harus menjadi jalan membangun peradaban,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan layanan, ia menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji sedang diproses untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Dana Haji Harus Dikelola dengan Amanah

Gus Irfan mengingatkan, perputaran dana penyelenggaraan haji mencapai hampir Rp20 triliun. Karena itu, pengelolaannya wajib dijalankan secara amanah, akuntabel, dan transparan. Ia juga menyoroti peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang dinilai penting dalam memberikan pembinaan jemaah secara tulus, profesional, dan bersih.

Dengan komitmen dan niat tulus, Gus Irfan optimistis Kemenhaj dapat menjalankan amanah besar ini. “Kita tidak hanya ingin sukses secara teknis, tapi juga menghadirkan penyelenggaraan haji yang bermakna bagi bangsa dan negara,” ucapnya. (*)